Caretaker Jangan Main-Main Dengan Musorprovlub KONI DKI Jakarta

 JUM'AT, 05 JANUARI 2018 , 08:59:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Caretaker Jangan Main-Main Dengan Musorprovlub KONI DKI Jakarta

Ilustrasi/Net

RMOL. Pendaftaran calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi DKI Jakarta yang akan "bertanding" dalam Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI DKI ditutup hari ini (Jumat, 5/1).
Setidaknya beredar 16 nama yang akrab di telinga anggota KONI DKI seperti Yudi Suyoto, Djamhuron P Wibowo, Didi O Affandi, Zulkarnain Idris, Ivan P, Jamron dan lainnya, digadang-gadang mencalonkan diri sebagai Ketum KONI DKI. Bahkan ada yang menyorong Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno untuk maju memimpin KONI DKI.

Masyarakat Pemantau Olahraga Jakarta (MPOJ) memberi "warning" kepada Caretaker selaku pelaksana untuk berhati-hati dan tidak main-main dalam peyelenggaraan Musorprovlub KONI DKI Jakarta. Sehingga, apa yang nanti dihasilkan akan diterima, tidak ada (celah) gugatan dari pihak-pihak yang tidak puas dan bahkan menimbulkan konflik baru.

Koordinator MPOJ, M Syaiful Jihad mengingatkan, bercermin pada masa sebelumnya, pasca Musorprov XI KONI DKI tanggal 27 April 2017 dengan terpilihnya secara aklamasi Ketua Umum Dody R Amar, kepengurusan KONI DKI mengalami konflik tajam. Pihak yang tidak menerima hasil Musorprov tersebut menggelar musyawarah sendiri pada 11 Mei 2017 dan membentuk KONI DKI "tandingan".

Hal tersebut telah diprediksi sebelumnya oleh MPOJ yang menyatakan bahwa hasil Musorprov XI KONI DKI rawan gugatan dan protes, khususnya dari calon maupun pendukung calon ketua umum, termasuk gugatan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

"Jauh-jauh hari MPOJ sudah mengingatkan, termasuk kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon Ketua Umum KONI DKI untuk bekerja ekstra ketat, secara transparan dan profesional," ujar Syaiful melalui siaran pers.

Konflik KONI DKI terus berlangsung meski KONI Pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI DKI Jakarta Masa Bakti 2017-2021 tanggal 13 Juni 2017 dan SK KONI Pusat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Pengurus KONI DKI Jakarta Masa Bakti 2017-2021 tanggal 12 Juli 2017.

Keluarnya SK KONI Pusat tersebut kemudian digugat oleh Forum Cabor Provinsi DKI Jakarta  pada 1 Agustus 2017 melalui Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada BAORI.

Putusan BAORI Nomor 01/P.BAORI/VIII/2017 tanggal 22 November 2017 membatalkan SK KONI Pusat Nomor 44 Tahun 2017 jo. SK KONI Pusat Nomor 47 Tahun 2017.

Putusan BAORI ditindaklanjuti oleh Ketua Umum KONI Pusat dengan mengeluarkan SK Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Sementara (Caretaker) Kepengurusan KONI DKI Jakarta yang diketuai oleh Suwarno dengan wakil ketua M Taufik dan Ratiyono tertanggal 4 Desember 2017.

Dalam SK tersebut, Caretaker bertugas menyelenggarakan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) KONI DKI Jakarta selambat-lambatnya pada akhir Mei 2018 di Jakarta untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum KONI DKI definitif.

Caretaker telah menyampaikan jadwal sosialisasi kepada anggota KONI DKI dan masyarakat, menetapkan kriteria dan persyaratan calon Ketum, jadwal penerimaan pendaftaran, verifikasi dan pengumuman calon Ketum dan menetapkan pelaksanaan Musorprovlub 10 Januari mendatang.

Persyaratan Ketua Umum KONI DKI yang telah ditetapkan Caretaker antara lain: memenuhi kriteria sebagai Ketua Umum KONI, WNI dan bukan pejabat publik sesuai UU No.3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, tidak sedang menjalani tindak pidana (hukum), mendatangani pakta integritas, sanggup menjalin hubungan dengan Pemprov dan DPRD DKI, mendapat dukungan minimal lima dari anggota KONI DKI.

"Beberapa hal yang dilakukan Caretaker perlu mendapat perhatian serius karena akan menjadi hal yang krusial seperti persyaratan calon Ketum KONI DKI adalah WNI dan bukan pejabat publik sesuai pasal 40 UU No.3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional," terangnya.

Menurut Syaiful, seharusnya regulasi lain harus disertakan yakni pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800/2398/SJ tanggal 26 Juni 2011 tentang rangkap jabatan yang menyatakan bahwa "Melarang Kepala Daerah, Pejabat Publik, termasuk Wakil Rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olahraga seperti KONI dan Pengurus Induk Olahraga."

Di samping itu Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 4 April 2011 tentang hasil kajian KPK yang menemukan adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah dapat menimbulkan konflik kepentingan; serta hasil Yudisial Review dari Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-V/2007 terhadap uji materi pasal 40 UU No.3/2005 dan pasal 56 PP No.16/2007 yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

"Sanggup menjalin hubungan dengan Pemprov dan DPRD DKI sebagai persyaratan calon Ketum, secara tersirat mengharuskan calon Ketum harus sowan dan mendapat dukungan dari gubernur/wakil gubernur DKI dan pimpinan DPRD DKI. Ini juga akan menjadi perdebatan parameternya," tegasnya.

Kemudian persyaratan lain adalah calon ketum KONI DKI harus didukung minimal lima anggota.

"Menjadi pertanyaan adalah apa dasar Caretaker menentukan angka 5 sebagai syarat dukungan minimal," kritiknya.

Pasalnya, dalam Musorprov XI KONI DKI yang lalu syarat dukungan (sesuai AD ART KONI) ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan KONI DKI sebanyak 25 dukungan anggota. Ketentuan ini jelas dinilai MPOJ tidak demokratis karena membatasi jumlah calon Ketum menjadi maksimal hanya dua calon dari sekitar 60 an jumlah anggota. "Tetap harus ada pijakan dalam menentukan jumlah dukungan minimal."

"Hal krusial lain adalah penetapan tanggal 10 Januari 2018 sebagai jadwal pelaksanaan Musorprovlub apakah sudah disampaikan secara tertulis kepada anggota KONI DKI," imbuhnya.

Sementara dalam AD ART KONI pemberitahuan kepada anggota harus dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya 21 hari kalender kerja. Artinya setidaknya tanggal 19 Desember 2017, Caretaker sudah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis pada anggota KONI DKI. Di kalangan anggota KONI DKI sudah ada yang menyuarakan pengunduran jadwal Musorprovlub.

"Jadi, meski anggaran hibah dari Pemprov DKI Jakarta terus menurun dari tahun 2016 sebesar Rp 200,427 miliar, tahun 2017 Rp 82,752 miliar dan tahun ini hanya Rp 20,675 miliar, perebutan ketum KONI DKI akan berlangsung keras dan menegangkan. Tinggal bagaimana peran Caretaker melaksanakannya tanpa melanggar AD ART KONI dan Pedoman Organisasi," tutupnya.[wid]



Komentar Pembaca
Reog Diusulkan Buka Asian Games 2018

Reog Diusulkan Buka Asian Games 2018

SENIN, 22 JANUARI 2018

Meleng, Tiga Poin Pun Hilang

Meleng, Tiga Poin Pun Hilang

SENIN, 22 JANUARI 2018

Karakter Jadi Senjata

Karakter Jadi Senjata

SENIN, 22 JANUARI 2018

Perlu 10 Korban Lagi

Perlu 10 Korban Lagi

SENIN, 22 JANUARI 2018

Ketua MPR: Malu Kita, SEA Games Peringkat Lima Dan Bola Kalah Terus
Kick Boxing Indonesia Ingin Jadi Anggota KONI
Penembakan Kader Prabowo, Bukan Soal Politik!
Supir Angkot: Hak Kami Direbut Anies!

Supir Angkot: Hak Kami Direbut Anies!

, 22 JANUARI 2018 , 17:00:00

Pesawat Hercules TNI Angkut Bantuan Kemanusiaan Untuk Warga Asmat
Kang Emil Angkat Koper

Kang Emil Angkat Koper

, 20 JANUARI 2018 , 20:57:00

Pengerukan Kali Ciliwung

Pengerukan Kali Ciliwung

, 20 JANUARI 2018 , 17:31:00